JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah risiko makroekonomi membayangi Presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun pertamanya menjabat. Risiko-risiko tersebut mencakup keberlanjutan fiskal pemerintah dalam menghadapi meningkatnya jatuh tempo utang serta kemungkinan melemahnya daya beli akibat bangkitnya kelas menengah yang “tertekan”. Dari sisi finansial, APBN akan menghadapi peningkatan pembayaran utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Juni 2024, nilai jatuh tempo utang pemerintah mencapai Rp 800,3 triliun pada tahun 2025, melonjak dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 434,29 triliun. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan untuk memenuhi kenaikan tersebut, pemerintah akan menjaga laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Berkat itu, rasio utang pemerintah/PDB tetap terjaga.

Suahasil meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil sebesar 5% akan menjamin stabilitas dan mengurangi volatilitas dalam jangka pendek, sehingga mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan kesehatan fiskal yang lebih baik. Hal itu disampaikannya saat acara Investor Gathering yang diselenggarakan oleh BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS). Selain itu, pemerintah juga fokus mengurangi risiko utang dengan menurunkan rasio utang valas dan menggunakan langkah-langkah natural hedging, ujarnya dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

Namun, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menghadapi risiko penurunan daya beli. Penyebabnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, setiap tahunnya jutaan masyarakat kelas menengah harus “downgrade”.Menanggapi data tersebut, Suahasil menegaskan, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah memang fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan masyarakat dari kelompok yang berada pada ambang kemiskinan atau rentan miskin.

“Menuju kelompok yang lebih tinggi, seperti kelompok yang menyasar kalangan menengah dan menengah,” kata Suahasil. Sementara itu, Direktur Senior BRIDS Laksono Widodo menilai usulan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 fokus pada transisi yang lancar. Dengan demikian, memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif-inisiatif utama dan program-program baru pemerintah sambil memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama. “Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan bertekad untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan baru, kuncinya adalah keberhasilan meluncurkan program-program andalan baru sambil secara hati-hati mengelola kebijakan perpajakan yang berdampak pada kelas menengah. katanya.