Jakarta : Di tengah optimisme para pelaku usaha menyambut pemerintahan baru, salah satu program yang paling dinanti dalam mewujudkan pemerintahan tersebut, khususnya yang bergerak di industri IT, adalah program Hilirisasi digital. Menyadari pentingnya peran penyedia solusi TI dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, PT Computrade Technology International (CTI Group) menyelenggarakan pertemuan tahunan pimpinan mitra bisnisnya, khususnya pemangku kepentingan teknologi yang menjadi anggotanya. dari komunitas Golden Circle Club (GCC) di Park Hyatt, Jakarta pada 10 Oktober tahun lalu.

Pertemuan ini membahas peluang dan tantangan yang dihadapi ketika menerapkan Digital Downstream dan mengeksplorasi peran strategis penyedia solusi TI dalam mencapai wajah transformasi digital global.
Mengusung tema “Hilirisasi Digital: Peluang Bisnis dan Strategi Pengembangan Teknologi di Indonesia”, GCC tahun ini menghadirkan banyak pembicara ahli dari berbagai kalangan: Dr. Aviliani SE, M.Si, Pakar Ekonom Senior INDEF, Zulfadly Syam, Sekjen APJII dan Ir Soegiharto Santoso, S.H., Pendiri dan Presiden APTIKNAS. “Kami menilai program Hilirisasi Digital merupakan inisiatif yang baik untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Sebagai penyedia solusi infrastruktur TI, kami siap berkolaborasi dengan mitra strategis untuk mendukung implementasi digital di hilir, memastikan transformasi digital di Indonesia berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan. Kami yakin keberhasilan program ini akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi digital yang lebih kuat di masa depan,” kata Rachmat Gunawan, CEO CTI Group.

Ekonom senior Aviliani membuka pembahasan prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pergantian pemerintahan, dengan optimisme Indonesia akan mencapai pertumbuhan 5% pada tahun 2025. Namun, Aviliani juga kembali menegaskan bahwa terdapat tantangan signifikan terkait utang publik. “Indonesia sedang memasuki era kelelahan utang, dimana pembayaran utang (pokok dan bunga) menyumbang sekitar 30% pendapatan negara. Rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 50%, sementara tarif pajak turun, sehingga menimbulkan tantangan fiskal yang signifikan,” jelas Aviliani.

Selain itu, Aviliani menyoroti kelemahan proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, tercermin dari nilai Program for International Student Assessment (PISA) yang berada di bawah rata-rata Badan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menurutnya, hal ini harus menjadi prioritas utama untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat mengikuti kemajuan transformasi digital. Bagi industri TI, hal ini membuka kemungkinan peningkatan ekonomi digital. Ekosistem digital Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan, dengan pertumbuhan signifikan di bidang e-commerce, transportasi online, perjalanan online, dan media. Namun, investasi per kapita pada AI masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pertumbuhan.

Keinginan untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional (NLE) untuk menekan biaya logistik yang masih tinggi. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. “Digitalisasi tidak boleh dilihat sebagai sebuah sektor tetapi sebagai alat yang mendorong percepatan seluruh sektor perekonomian,” tambah Aviliani.

Pemerintah baru merencanakan Hilirisasi Digital menjadi salah satu program utama sektor TI dan memiliki dua tujuan utama. Pertama, memperkuat infrastruktur digital, mulai dari internet yang lebih luas hingga membangun industri peralatan digital nasional. Kedua, hilirisasi digital bertujuan untuk mendigitalkan rantai pasokan industri strategis, yang akan meningkatkan nilai ekonomi di Indonesia secara signifikan. Dalam diskusi panel, Zulfadly menekankan pentingnya infrastruktur digital, khususnya pemerataan akses Internet, sebagai landasan utama hilirisasi digital. Ia mengatakan, tingkat penetrasi internet di Indonesia kini mencapai 79,5% dengan sekitar 221 juta orang terhubung.

Aviliani meyakini sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk pengembangan digital. “Sektor-sektor ini membutuhkan ekosistem digital yang komprehensif untuk meningkatkan daya saingnya,” jelasnya. Aviliani juga menegaskan, realisasi program Hilirisasi Digital tidak dapat tercapai tanpa dukungan politik yang jelas dan strategis. “Arus digital memerlukan regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai industri investasi besar tapi regulasi tertinggal,” imbuhnya. Lebih lanjut, Zulfadly menegaskan peta jalan hilirisasi digital harus melibatkan semua pihak, tidak hanya swasta daerah. “Pemerintah dan sektor swasta harus bertindak bersama. “Kita tidak bisa membiarkan sektor swasta maju sendirian sementara banyak daerah di Indonesia masih berada dalam titik buta digital,” lanjutnya.